FIFA kembali menjadi sorotan terkait tata kelola organisasi. Laporan investigasi Le Monde dan Philadelphia Inquirer pada awal November 2026 menyebut badan sepak bola dunia tersebut membayar atau menanggung kewajiban pajak Gianni Infantino di Amerika Serikat dengan nilai sekitar 4 juta dolar AS.
Menurut laporan yang mengacu pada dokumen yang ditinjau kedua media, pembayaran itu berkaitan dengan penugasan Infantino di Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. Pengaturan tersebut disebut menggunakan skema tax equalization, mekanisme yang juga dikaitkan dengan sejumlah staf FIFA yang dipindahkan atau bekerja di Amerika Serikat.
Isu utama yang muncul bukan hanya besaran kewajiban pajak, melainkan pertanyaan mengenai dasar, transparansi, dan tata kelola pengaturan tersebut. Sorotan juga diarahkan pada status Infantino sebagai presiden terpilih FIFA, bukan pegawai biasa dalam struktur organisasi.
Laporan menyebut FIFA menanggung kewajiban pajak
Le Monde melaporkan pada November 2026 bahwa FIFA menanggung jutaan dolar kewajiban pajak Infantino di Amerika Serikat. Philadelphia Inquirer kemudian menyebut nilai yang ditanggung organisasi berada di kisaran 4 juta dolar AS.
Dokumen yang ditinjau dalam laporan tersebut mengaitkan pembayaran dengan skema tax equalization. Secara umum, skema ini digunakan untuk menjaga agar seseorang yang ditugaskan ke negara lain tidak mengalami perubahan beban pajak yang terlalu besar akibat perpindahan lokasi kerja. Dalam konteks FIFA, laporan media menyebut mekanisme serupa juga diterapkan kepada sejumlah staf yang bekerja di Amerika Serikat.
Namun, penerapan skema kepada presiden FIFA menimbulkan pertanyaan tersendiri. Perhatian publik tertuju pada bagaimana pengaturan remunerasi, tunjangan, dan pajak untuk pejabat terpilih ditetapkan serta dilaporkan dalam dokumen organisasi.
FIFA membantah tuduhan bahwa organisasi melanggar aturan. FIFA menyatakan seluruh pengaturan terkait remunerasi, tunjangan, deklarasi, dan pajak telah diproses sesuai prosedur internal serta hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi bantahan resmi terhadap kesan bahwa pembayaran pajak itu dilakukan secara tidak sah atau tanpa dasar regulasi. Dengan demikian, fakta yang telah tersedia saat ini adalah adanya laporan media mengenai pembayaran atau penanggungan kewajiban pajak, serta penjelasan FIFA bahwa pengaturannya telah mengikuti aturan yang berlaku.
Belum ada informasi mengenai pemeriksaan resmi atau putusan hukum yang menyatakan FIFA maupun Infantino melakukan pelanggaran. Karena itu, laporan mengenai pembayaran tersebut tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai bukti pelanggaran hukum.
Mengapa status Infantino menjadi perhatian?
Pertanyaan tata kelola muncul karena posisi Infantino berbeda dari staf FIFA pada umumnya. Ia merupakan presiden terpilih yang memimpin organisasi, sementara skema tax equalization dalam laporan juga disebut digunakan untuk staf yang menjalankan tugas di Amerika Serikat.
Perbedaan status tersebut membuat publik dan pemangku kepentingan sepak bola menaruh perhatian pada proses pengambilan keputusan. Hal yang dipertanyakan meliputi siapa yang menyetujui pengaturan itu, bagaimana nilainya dihitung, serta apakah seluruh kewajiban pelaporan telah dipenuhi.
Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan adanya keputusan resmi yang menyatakan mekanisme tersebut tidak sesuai aturan. Penilaian akhir tetap bergantung pada dokumen lengkap, proses pemeriksaan, dan penjelasan dari pihak yang berwenang.
Laporan tentang pajak Infantino muncul ketika FIFA menghadapi sorotan lebih luas mengenai transparansi dan tata kelola. Sebelumnya, rencana terkait FIFA Forward Enterprise telah memicu kontroversi dan pertanyaan mengenai arah pengelolaan organisasi.
FIFA juga menghadapi tuntutan dari UEFA agar membuka dokumen serta memberikan jawaban mengenai sejumlah keputusan dan proses pengambilan kebijakan. Tekanan tersebut membuat setiap informasi mengenai remunerasi, tunjangan, dan penggunaan sumber daya FIFA menjadi lebih sensitif.
Dalam situasi seperti ini, pembayaran pajak seorang pejabat organisasi dapat berkembang menjadi isu tata kelola meskipun pengaturan tersebut dinyatakan sesuai hukum. Perhatian tidak hanya tertuju pada legalitas, tetapi juga pada keterbukaan, akuntabilitas, dan standar yang digunakan untuk pejabat terpilih.
FIFA perlu memberikan kejelasan lebih lanjut
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada sejauh mana FIFA bersedia menjelaskan struktur pengaturan tersebut. Informasi yang relevan antara lain dasar kebijakan tax equalization, cakupan penerapannya, proses persetujuan, serta cara kewajiban itu dicatat dan dilaporkan.
Penjelasan yang lebih terperinci juga dapat membantu membedakan antara pembayaran pajak yang merupakan bagian dari pengaturan kompensasi yang sah dan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan. Tanpa dokumen dan pemeriksaan resmi, kesimpulan mengenai pelanggaran masih terlalu dini.
Untuk saat ini, laporan Le Monde dan Philadelphia Inquirer menambah satu lapisan baru dalam sorotan terhadap tata kelola FIFA. Organisasi tersebut membantah adanya pelanggaran dan menyatakan semua proses telah mengikuti aturan internal serta hukum yang berlaku. Namun, nilai pembayaran yang dilaporkan dan status Infantino sebagai presiden FIFA diperkirakan akan terus memicu pertanyaan mengenai transparansi menjelang Piala Dunia 2026.
